Implementasi dan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia

Hilda Irach08 Okt 2021, 17:10 WIB
Diperbarui 08 Okt 2021, 17:10 WIB
Implementasi dan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia

Fimela.com, Jakarta Gangguan jiwa merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling signifikan di Indonesia. Tanpa kesehatan mental yang baik, orang merasa tidak mampu atau kurang mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, investasi dalam kesehatan jiwa terpadu sangat penting untuk keberlanjutan kebijakan kesehatan dan sosial ekonomi di negara ini. Diperlukan manajemen kesehatan jiwa yang komprehensif berdasarkan pendekatan seumur hidup untuk mencapai pemerataan melalui jaminan kesehatan universal.

Dalam hal ini, PT Johnson & Johnson Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan rangkaian webinar virtual dan dialog kebijakan tentang masalah kesehatan jiwa.

“Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan mental menjadi lebih menantang selama pandemi COVID-19. Seperti penyakit kronis lainnya, kesetaraan untuk pasien skizofrenia dan masalah kesehatan mental lainnya penting dan Indonesia memiliki banyak sumber daya untuk mencapainya,” Sawan Malik, Presiden Direktur dari PT Johnson & Johnson Indonesia, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Fimela, Kamis (7/10/2021).

“Dalam upaya membantu mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, kami sangat senang menjadi bagian dari webinar kesehatan jiwa pada hari ini yang bertemakan 'Indonesia Maju dengan Kesehatan Jiwa Terpadu' bersama rekan-rekan kerja yang terhormat dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK), UGM,” lanjutnya.

 

Kesehatan jiwa dalam SDGs

Implementasi dan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia
Kesetaraan dalam kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama yaitu kesetaraan dalam merancang, melaksanakan, dan mengakses pelayanan kesehatan jiwa. (unsplash/ lesly juarez).

Kesejahteraan jiwa adalah komponen mendasar dari definisi kesehatan WHO. Ini memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada komunitas mereka.

Kesehatan jiwa sangatlah penting dan Indonesia memiliki jalan panjang untuk mencapainya. Diperlukan manajemen kesehatan jiwa yang komprehensif berdasarkan pendekatan seumur hidup untuk mencapai pemerataan melalui jaminan kesehatan universal.

Alasan utama dimasukkannya kesehatan mental dan kesejahteraan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal / SDG) adalah termasuk nilai intrinsik dari kesehatan mental yang baik, konsekuensi luas dari gangguan mental, dan pendekatan komprehensif yang bersifat multi-sektoral untuk pembentukan, pelestarian, dan pemulihannya.

Memang, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Diperlukan tindakan lintas sektor untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Implikasi utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan target 3.4 untuk kebijakan dan praktik kesehatan mental di semua negara adalah penekanan baru pada penerapan pendekatan kesehatan masyarakat yang kuat yang tidak hanya menangani kebutuhan individu dan keluarga yang sudah terkena gangguan mental dan disabilitas psikososial tetapi juga melindungi atau bertindak terhadap determinan kesehatan mental yang diketahui biasanya berasal dari luar sektor kesehatan, termasuk status sosial ekonomi, pencapaian pendidikan dan (dalam) kesetaraan.

Kesehatan jiwa jadi tanggung jawab seluruh pihak

Implementasi dan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia
Kesetaraan dalam kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama yaitu kesetaraan dalam merancang, melaksanakan, dan mengakses pelayanan kesehatan jiwa. (unsplash/msrcel strauss).

Dalam diskusi kreasi ini, dihasilkan sebuah poin penting yaitu merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan pemangku kepentingan untuk memaksimalkan peran mereka masing-masing dalam peningkatan akses, perbaikan mutu, dan optimalisasi penyediaan layanan yang cost-effective.

  • Adanya keterbatasan sumber daya membuat fokus perbaikan harus dilakukan pada sejumlah prioritas utama, antara lain:
  • Peningkatan kapasitas dan kesinambungan layanan rujuk balik melalui regionalisasi rujukan dan
  • penyesuaian tarif layanan kesehatan jiwa.
  • Pemanfaatan teknologi yang bersumber pada data, informasi, serta edukasi kesehatan jiwa agar
  • menghasilkan layanan berbasis bukti dan evaluasi.
  • Pelaksanaan program kesehatan yang berfokus pada promosi dan preventif di lokus publik utama seperti sekolah, tempat kerja, dan komunitas.
  • Optimalisasi pemanfaatan dana dan sumber daya baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk
  • memperluas akses JKN.
  • Pengembangan layanan melalui peningkatan kapasitas tidak hanya pada SDM kesehatan sebagai
  • pelaksana layanan tetapi juga pasien, keluarga, dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Seiring dengan berkembangnya sistem perawatan kesehatan Indonesia untuk memenuhi permintaan yang terus berubah, maka semakin penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memastikan sistem perawatan kesehatan tetap berkelanjutan, termasuk sistem kesehatan jiwa yang terintegrasi.

 

#Elevate Women

Lanjutkan Membaca ↓
What's On Fimela