Rayakan Hari Disabilitas Internasional, Presiden Jokowi Unggah Ucapan Melalui Media Sosial

Nabila Mecadinisa03 Des 2021, 12:00 WIB
Diperbarui 03 Des 2021, 12:00 WIB
Presiden Joko Widodo

Fimela.com, Jakarta Hari Disabilitas Internasional dirayakan setiap tanggal 3 Desember 2021. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga turut merayakannya dengan  mengunggah gambar bergerak di Instagram @jokowi sebagai tanda peringatan Hari Disabilitas Internasional. 

Gambar tersebut menampilkan animasi para penyandang disabilitas dilengkapi dengan tulisan “Selamat Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2021.” Jokowi juga menyampaikan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND).  “Dua hari lalu saya telah melantik keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas di Istana Negara,” tulisnya dalam unggahan tersebut Jumat (3/12/2021).

“Saya juga telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang seluruhnya dalam semangat untuk terus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.” Semua itu adalah ikhtiar pemerintah demi Indonesia yang ramah terhadap disabilitas, tutup Jokowi.

 

Pelantikan Komisi Nasional Disabilitas

Pelantikan Komisi Nasional Disabilitas
Pelantikan Komisi Nasional Disabilitas. Foto: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden.

Dikutip dari Liputan6.com, Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pelantikan komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu, menjadi kado Hari Disabilitas Internasional yang akan diperingati pada 3 Desember mendatang.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Sunarman Sukamto mengatakan bahwa pelantikan komisioner KND wujud komitmen pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

"Ini sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku," kata Sunarman, mengutip Antaranews, Rabu (1/12/2021).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2020, kata Sunarman, keberagaman Komisi Nasional Disabilitas memiliki peran strategis, yaitu pemantauan, evaluasi, dan advokasi untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan (P5) HAM penyandang disabilitas di Indonesia.

Komisi yang bersifat independen

Ilustrasi penyandang disabilitas
Fasilitas yang lebih nyaman untuk para penyandang disabilitas.

"KND juga bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," katanya.

Sunarman berharap KND bisa mengambil peran untuk percepatan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah guna menghapuskan kesenjangan antara penyandang disabilitas dan warga negara lain.

"KSP siap bekerja sama dengan para komisioner KND untuk penyelesaian masalah-masalah HAM penyandang disabilitas di Indonesia," kata Sunarman.

 

#Elevate Women

Lanjutkan Membaca ↓
What's On Fimela