Sah! PN Jakarta Selatan Mengizinkan Gugatan Perkawinan Beda Agama

angela marici06 Okt 2022, 13:00 WIB
Diperbarui 06 Okt 2022, 13:00 WIB
pernikahan

Fimela.com, Jakarta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengizinkan gugatan pemohon pasangan beda agama yang terkendala proses administrasi saat hendak mendaftarkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Jakarta Selatan.

Dilansir dari Liputan6.com permohonan tersebut telah terdaftar dalam perkara nomor: 508/Pdt.P/2022/PNJKT.SEL pada 27 Juni 2022 lalu. Oleh pihak pemohon yakni, berinisial DRS yang beragama kristen sementara pasangannya JN beragama Islam. Hakim tunggal, Arlandi Triyoga mengungkapkan bahwa aat ini permohonan tersebut dikabulkan sebagian amar putusan.

"Memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan perkawinan beda Agama para pemohon ke register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut," ujar Arlandi.

Selain itu, petitium dalam pemohonan ini selebihnya ditolak, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp210 ribu. Sebelumnya diketahui bahwa pasangan DRS dan JN sebelumnya telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Nusantara, beralamat di jalan Cempaka Putih Barat XXI Nomor 34, Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022.

 

Perkawinan beda agama di Surabaya

cincin pernikahan
Ilustrasi pernikahan /Sandy Millar /unsplash

Sebelumnya, beberapa waktu lalu PN Surabaya juga mengizinkan pernikahan beda agama yang diajukan oleh calon pengantin pria beragama Islam dan calon pengantin wanita beragama Kristen.

Sebelumnya kedua pasangan ini telah mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, berkas yang mereka ajukan ditolak sehingga pasangan ini memutuskan untuk mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke PN Surabaya dan dikabulkan dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Menurut Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Suparno mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan beda agama bukanlah sebuah larangan jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

"Bahwasannya UU No. 1/1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan UU Perkawinan” dikutip dari Liputan6.com.

Tak hanya itu, Suparno juga menambahkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan.

"Kemudian mengacu juga pada UU Adminduk yang sudah ada, pasal 35 A uu 23/2006 yang diperbaiki dengan uu 24/2013. Dengan demikian, penetapan ini, pada pokoknya adalahnya mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dispendukcapil Surabaya," tutup Suparno.

Perkawaninan beda agama hukum di Indonesia

ilustrasi gugatan
Ilustrasi hukuman gugatan. (Sumber Foto: Pexels)

Melansir dari badilag.mahkamahagung.co.id menyebutkan bahwa perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh warga negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan syarat perkawinan yang sah, yaitu:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) disimpulkan bahwa perkawinan yang diselenggarakn tidak sesuai dengan hukum masing-masing setiap agama dan kepercayaan pasangan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompikasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang mengatur aturan baru tentang perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

3. Pasal 44 

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

4. Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Dalam Pasal 61 ini merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, sehingga pasal ini tidka mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan kerena belum terjadi akad nikah.

 

Penulis: Angela Marici

#Women for Women

 

Lanjutkan Membaca ↓
What's On Fimela