Indonesia Bebas Stunting 2030, LSM Canangkan Gerakan untuk Mewujudkannya

Nabila Mecadinisa11 Apr 2021, 11:00 WIB
Diperbarui 11 Apr 2021, 11:00 WIB
Stunting

Fimela.com, Jakarta Satu dari tiga bayi di Indonesia masih terdiagnosa stunting. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi berkepanjangan yang mempengaruhi perkembangan fisik dan otak. kondisi ini juga membuat pertumbuhan terhambat sehingga menyebabkan kurangnya tinggi badan pada anak. 

Jika dilihat dari prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir, maka disimpulkan jika stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada bayi di Indonesia. Data 2019 menyatakan jika kasus stunting di Indonesia mencapai 29,67%, lebih tinggi dari angka standar WHO yaitu 20%. 

Data ini menunjukkan jika 9 juta balita Indonesia mengalami stunting, tandanya 1 dari 3 bayi yang dilahirkan terdiagnosa stunting. Bahkan kondisi pandemi yang terjadi sejak tahun lalu hingga kini juga memperburuk jumlah angka stunting, di mana seluruh aspek pastu terpengaruh, terutama perekonomian, yang berdampak pada tumbuh kembang anak. 

Sebanyak 60% posyandu tidak menjalankan fungsinya, dan lebih dari 86% program stunting berhenti akibat pandemi. Oleh sebab itu, dua lembaga nirlaba 1000 Days Fund atau Yayasan Seribu cita Bangsa dan Yayasan Kesehatan Perempuan mencanangkan sebuah inisiatif publik bertajuk Gerakan Nasional #IndonesiaBebasStunting 2030. 

Dibutuhkan upaya dari elemen masyarakat

Stunting
Gerakan untuk menjadikan Indonesia bebas stunting.

Gerakan Nasional #IndonesiaBebasStunting2030 memiliki misi untuk: Mendukung pemerintah dalam menurunkan prevelensi kasus stunting; Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi tentang stunting; Menggalang partisipasi, dukungan, dan aksi mereka dalam upaya nasional mengentaskan Indonesia dari stunting; dan membangun aspirasi serta aksi sosial, politik, di daerah seluruh Indonesia dalam upaya yang tersinergi, terkait program intervensi keluarga yang efektif. 

Sebagai mitra utama gerakan menuju #IndonesiaBebasStunting2030, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang pada tahun lalu dimandat oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Program Percepatan Penanganan Stunting, mengapresiasi inisiatif apapun dari masyarakat yang mendukung misi ini. Hadir pada acara perencangan Gerakan Nasional #IndonesiaBebasStunting2030, Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr.Hasto Wardoyo, SpOG (K) menyatakan: “Penurunan prevelansi stunting merupakan pilar utama bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, oleh karena itu, misi ini perlu melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah. untuk itu BKKBN segera mewujudkan kemitraan dengan sebanyak-banyaknya pihak melalui wadah #1000MitraUntuk1000hari, dan kami sangat menghargaiorganisasi-organisasi aktivis yang meluncurkangerakan ini, yang telah menjadi mitra BKKBN, karena kami selalu menjadi sahabat mitra dan sahabat keluarga.”

Melalui kerjasama ini, gerakan #IndonesiaBebasStunting2030 akan menggalang dukungan, partisipasi, dan aksi dari berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, komunitas, dan individu untuk bergabung dalam wadah #1000Mitrauntuk1000Hari. Nantinya, elemen tersebut akan bersinergi mengupayakan penanganan stunting yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat, dan aktivis, komunitas, maupin individu, baik tingkat nasional maupun daerah, untuk mendukung program pendampingan dan intervensi stunting di tingkat keluarga dan ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia, selama 1000 hari. 

 

 

 

 

 

 

#ElevateWomen

Lanjutkan Membaca ↓