Editor Says: Teori Pareto di Perfilman Indonesia 2017

Puput Puji Lestari20 Des 2017, 12:45 WIB
[Bintang] Joko Anwar

Bintang.com, Jakarta Film Indonesia ternyata masih tak bisa jauh dari teoti Pareto. Dalam hitungan bisnis hanya 20% film Indonesia yang berhasil mendapat penonton banyak. Bahkan tahun lalu, 10% judul film yang tayang 2016 bisa menghasilkan 90% dari total penonton film Indonesia setahun.

Teori Pareto juga dikenal sebagai aturan 80-20. Pareto menyatakan bahwa untuk banyak kejadian, sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Prinsip ini diajukkan oleh pemikir manajemen bisnis Joseph M. Juran, yang menamakannya berdasarkan ekonom Italia: Vilfredo Pareto yang pada 1906 mengamati bahwa 80% dari pendapatan di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi.

Banyak yang bilang kalau teori ini lemah. Namun pada kenyataannya, ada banyak fenomena dalam dunia bisnis yang membuat teori ini justru begitu solid, meskipun tidak serta merta kita boleh menerapkannya begitu saja pada semua aktivitas kita.

 Film laris Indonesia: Warkop DKI Reborn 2 (Deki Prayoga)

Perlu difahami, jumlah total penonton film yang meningkat setiap tahun dalam tiga tahun terakhir ini, merupakan konstribusi dari sedikit jumlah judul film nasiobal. Dalam bahasa ekonomi, 10% judul film Indonesia menguasai lebih dari 90% jumlah total penonton film nasional di seluruh Indobesia.

Pengamat film Wina Armada menyebut ada beberapa alasan mengapa teori Pareto melekat di film Indonesia. "Ada gap atau ketimpangan yang luar biasa besar antara sedikit film laris dengan mayoritas film Indonesia lainnya yang tidak laku. Jadi, jumlah total film Indonesia, belum mencerminkan sehatnya perfilman Indonesia," jelasnya.

Salah satu masalah besar dalam perfilman Indonesia adalah soal distribusi yang kontraversial. "Sebuah film hanya sukses jika diberikan kesempatan tayang yang memadai (baik jumlah layar maupun hari edar). Tanpa peluang itu mustahil sebuah film bakal mampu membetot penonton, betapapun hebatnya sebuah film," papar Wina.

Secara faktual, opportunty atau peluang film nasional tidak ditentukan oleh sebuah mekanisme pasar bebas yang adil, melainkan oleh tim screening XXI yang tidak lebih dari 7 (tujuh) jumlahnya, yang kekuasaannya melebihi UU Perfilman sendiri.

 

 

Pareto dalam Film Indonesia

[Bintang] Wina Armada
Wina Armada. (Facebook)

Setelah menonton, mereka dapat mengambil kesimpulan sebuah film tidak layak tayang, kurang daya jual, atau berpotensi film laris. Untuk dua kesimpulan pertama bakal tidak diberikan layar tayang, kalaupun diberikan cuma secuil.

Parameter yang dipakai oleh 'dewa penilai' itu , tidak pernah jelas dan tidak baku, alias 'suka-suka tafsir sendiri'. Buktinya, mereka sendiri mengajurkan agar sebuah judul film sebelum ditayangkan "dinobarkan" lebih dahulu. Maksudnya, judul film nasional itu diminta untuk diputar gratis dahulu buat mengetahui animo penonton sejauh mana.

Sebaliknya untuk film asing, khsususnya film Barat, otomatis bakal dapat banyak layar dan jumlah hari yang panjang. "Terhadap film-film Indonesia yang laris, kita ucapkan selamat karena memang sudah terbukti memiliki daya pikat tinggi. Tapi kenyataan itu tidak menafikan tetap ada ketidakadilan distribusi antara film nasional dengan film asing dan adanya kewenangan di luar batas 'para dewa penilai'," papar Wina.

 

Pareto dalam Film Indonesia

[Bintang] Usmar Ismail
Tokoh penting perfilman Indonesia, Haji Usmar Ismail. foto: muspen.kominfo.go.id

Keadaan ini mirip tahun 60an ketika 'Bapak Perfilman Nasional' Usmar Ismail 'memberontak' tatkala film nasional tidak diberik kesempatan untuk di putar secara layak karena dinilai 'kurang menarik',"sampai akhirnya waktu film "Krisis" ditayangkan di bioskop Metropol (Megaria) Cikini, Menteng, meledak dan box office sampai tukang catut dimana-mana.

Tapi kita juga perlu melihat sudut pandang berbeda dalam film Indonesia. Semua film laris yang tayang di bioskop selain menawarkan kualitas juga melakukan promosi yang kuat. Bahkan setahun terakhir Starvision Plus memulai promosi lewat media sosial.

Rumah Produksi melihat perubahan konsep promo seiring perubahan pola komunikasi masayarakat. 80% persen film yang kurang mendapat penonton mesti mempelajari pasar dan metode pemasaran yang dilakukan oleh rumah produksi yang menghasilm 90% penonton Indonesia.

Kesimpulannya, kita bangga dengan film-film nasional yang telah meraih ratusan ribu, bahkan jutaan penonton. Tapi bersamaan dengan itu kita juga tidak menutup mata masih adanya masalah fundamental dalam perfilman nasional bagaikan api dalam sekam! Majulah perfilman Indonesia.

 

Dari Penggemar Film Indonesia,

Puput Puji Lestari

Redaktur Film Bintang.com

Lanjutkan Membaca ↓