Kasus Florence, Kontroversi UU ITE VS Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Fimela01 Sep 2014, 10:00 WIB
Diperbarui 01 Sep 2014, 10:00 WIB

florence sihombing, facebook

Melihat kasus Florence, kita bisa makin yakin bahwa memang tidak semua orang boleh atau layak berada di media sosial. Selain kelompok-kelompok radikal, jenis berikutnya yang tidak layak berada di media sosial adalah mereka yang meng-screen capture update status teman mereka di Path lalu membagikannya ke jejaring sosial lain.

Hingga saat ini, sepengetahuan kami, “Path” adalah media sosial di mana isinya adalah teman-teman terdekat kita. Teman-teman yang kita percaya bisa memahami semua keluh kesah kita di media sosial, kenal dekat dengan kita, juga bukan yang memiliki kebencian tak terungkapkan (atau niat jahat yang menunggu untuk keluar).

Dan bila teman kita ternyata meng-upload ulang status di media sosial milik orang lain, kita pun harus berpikir ribuan kali untuk membagikannya di jaringan kita sendiri (bahkan bila pemilik status asli mengizinkan agar statusnya dibagikan). Karena kita mungkin tidak sadar efek domino yang mungkin muncul, Fimelova.

Florence Sihombing, mahasiswa S-2 UGM yang akhirnya berurusan dengan kepolisian, setelah kicauannya di media sosial “Path” tersebar ke penjuru Indonesia, lalu membangkitkan amarah kota yang disebutkannya dalam kicauan kontroversial itu. Nampaknya, Florence bersama kendaraan roda duanya bermaksud mengisi bensin di salah satu SPBU di Yogyakarta. Ia masuk ke antrean yang salah, tidak dilayani, lalu ia mengungkapkan kekesalannya lewat media sosial.

Lalu, seseorang di jaring pertemanan Path Florence meng-screen capture status tersebut dan membagikannya ke jejaring sosial. Layar itu menyebar ke berbagai akun media sosial, termasuk kamu barangkali, dan nampaknya memecut emosi siapapun yang merasa Florence sudah menjelek-jelekkan Yogyakarta. Kasus ini kemudian bergulir semakin jauh, seiring pihak-pihak tertentu malah mengikutsertakan latar belakang asal usul Florence sehingga isu ras terbawa. Makin pelik, ya? Apalagi, Florence kemudian menerima berbagai hujatan dan ancaman.

florence sihombing, facebook

Florence dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut sebagian pihak, Undang-Undang ini mengkerdilkan kebebasan berpendapat di era maraknya penggunaan jejaring sosial. Ketua AJI Yogyakarta Hendrawan Setiawan kepada Tempo mengatakan bahwa cukup Florence mendapat sanksi sosial, tanpa terlanjur masuk ke ranah hukum.

Sementara Dekan Fakultas Hukum UGM, Paripurna kepada media juga mengatakan bahwa kasus Florence berada di ranah etika, bukan hukum. Lebih elegan, menyelesaikannya dengan mediasi antara Florence dan pihak pelapor, lanjut Paripurna.

Kita masih belum mengetahui, siapa yang pertama kali menyebarkan postingan Path pribadi milik Florence itu ke publik, tapi yang pasti Si Penyebar ini juga kemungkinan besar bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Baik Florence, maupun penyebar status ini tidak menyadari efek domino dari sharing status di media sosial.

Jika begini, sharing belum tentu berbagi dengan tujuan positif. Ini adalah sharing yang menyulut api emosi. Makin berbahaya karena yang dituju adalah kelompok ras/daerah/wilayah tertentu.

foto florence sihombing via facebook