Gerakan Penghapusan Kekerasan pada Anak di Indonesia Tolak Promosi Perkawinan Anak

Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) juga menjelaskan bahwa hampir semua atau 94% anak perempuan dan 91% anak laki-laki yang dikawinkan putus sekolah. Diperkuat oleh data organisasi kesehatan dunia, WHO yang diterbitkan tahun 2016, menyebutkan bahwa Anak yang dikawinkan kemungkinan besar akan hamil dan melahirkan anak, yang berisiko besar bagi kesehatan mereka. Komplikasi saat kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian bagi anak perempuan berusia 15-19 tahun di seluruh dunia.

“Biasanya salah satu alasan keluarga menikahkan anaknya karena ekonomi. Padahal menikahkan anak bukan jalan untuk memperbaiki ekonomi. Justru menjerumuskan anak dalam kemiskinan.” Jelas Sindy (16), salah satu anggota Children & Youth Advisory Network (CYAN) Save the Children Indonesia.

Upaya Pemerintah untuk mengakhiri perkawinan usia anak dibuktikan dengan telah direvisinya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi No. 16 Tahun 2019 Republik Indonesia dinyatakan bahwa hanya mengizinkan perkawinan bagi yang sudah berusia 19 tahun keatas. Akan tetapi, bukan berarti usaha mencegah perkawinan anak dan membantu anak–anak yang sudah terlanjur dikawinkan untuk keluar dari masalahnya, sudah selesai.

Undang-undang masih mengizinkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi jika ingin mengawinkan anaknya. Selama Januari-Juli 2020 (tujuh bulan), Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menerima 35.441 perkara dispensasi kawin anak/orang muda di bawah 19 tahun, atau meningkat tajam dibanding 28.864 perkara yang diterima selama dua belas bulan di tahun 2019.

Merespons kontroversi iklan perkawinan anak, perkawinan siri dan poligami oleh Aisha Weddings dan mempertimbangkan bahaya-bahaya perkawinan anak, maka gerakan bersama penghapusan kekerasan pada anak meminta pemerintah untuk mendorong proses hukum organisasi atau lembaga yang terbukti mempromosikan perkawinan anak, mendorong penerapan pasal-pasal pencabutan kuasa asuh orangtua sesuai Undang-undang Perlindungan Anak karena mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab orangtua. Serta, memperkuat pengetahuan dan kapasitas hakim di seluruh Indonesia dengan mempromosikan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dibarengi dengan pelatihan hak anak dan kesetaraan gender.

Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk dukungan terhadap keluarga dan anak yang rentan sebagai komponen perlindungan sosial, khususnya bantuan untuk anak-anak yang telah menjadi korban perkawinan anak. Kampanye anti perkawinan anak harus dimulai dari tingkat komunitas lokal dengan memperkuat resiliensi anak agar anak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya tanpa ada tekanan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat.