Biaya Pasien Covid-19 Masih Ditanggung Meski PPKM Telah Dicabut

Sebelumnya, Kemenkes telah mengingatkan rumah sakit terkait klaim biaya penanganan dan pelayanan pasien Covid-19. Bila ada dokumen yang harus diperbaiki, Kemenkes meminta rumah sakit untuk segera menyelesaikan perbaikan tersebut sehingga seluruh administrasi dapat segera diproses.

“Semua akan terbayarkan apabila dokumen-dokumen sudah lengkap dan diterima semua. Yang layak bayar akan kita bayarkan segera tapi kita sangat mengharapkan kerja sama dari rumah sakit,” kata Siti Khalimah dalam konferensi pers dikutip dari liputan6.com.

Berdasarkan data pada 2021, pemerintah telah menerima klaim penanganan Covid-19 hingga Rp90,2 triliun dari 1,7 juta kasus. Sementara, untuk biaya klaim yang telah dibayarkan oleh pemerintah hingga akhir Desember 2021 sebesar Rp62,68 triliun.

Dari data tersebut terlihat bahwa pemerintah masih memiliki tanggungan klaim rumah sakit sebesar Rp25,10 triliun yang haurs dibayarkan. Oleh karena itu, pemerintah meminta kerja sama dan kedisiplinan dari pihak rumah sakit untuk melengkapi dokumen klaim agar pemerintah dapat segera memproses tanggungan klaim.

Dilansir dari liputan6.com ada juga klaim Rp2,42 triliun yang tidak dapat dibayarkan. Klaim itu terdiri dari Rp680 miliar klaim kadaluarsa dan tidak sesuai, serta Rp1,74 triliun dispute yang tidak dapat dibayarkan.

“Sebenarnya, pembayaran klaim RS itu kami tidak membedakan antara RS swasta dengan RS pemerintah. Jadi urutan pembayaran yang Rp25 triliun belum dibayarkan itu adalah urutannya dari email yang dikirimkan dari kita oleh BPJS,” jelas Siti. 

Kebijakan pembiayaan pasien Covid-19 telah diatur oleh Menkes Budi Gunadi pada 23 Agustus 2021. Kebijakan ini juga mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Dalam kebijakan ini juga terdapat Diktum Ketiga, mengenai pembiayaan yang juga menanggung efek samping dari Covid-19 apabali masyarakat terpapar Covid-19. Adapun bunyi diktum tersebut seperti:

Bunyi Diktum Ketiga:

Selain sebagai acuan dalam pelaksanaan penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Juknis Klaim Covid-19 juga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penggantian biaya pelayanan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19.

Penerbitan petunjuk teknis terbaru di atas dalam rangka efektivitas pembiayaan kesehatan yang terdapat kebijakan untuk mengubah metode pembayaran, sehingga untuk pelayanan ke depan yang dimulai sejak 1 Oktober 2021 ada perubahan tarif yang digunakan dalam pemberian pelayanan pasien Covid-19 menjadi tarif INA-CBG dan top up yang efektif dan efisien.

Petunjuk teknis untuk klaim Covid-19 menjadi acuan bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, hingga pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19.

Penulis: Angela Marici

#Women for Women