Menkeu Sri Mulyani Sebut Data Jadi Masalah Utama Distribusi Bantuan Sosial Pekerja dan UMKM

Vinsensia Dianawanti11 Agu 2020, 12:30 WIB
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali

Fimela.com, Jakarta Pemerintah menganggarkan bantuan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5juta dan UMKM sebesar Rp2,4 juta sehingga dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data yang valid dan akuntabel menjadi masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan bantuan kepada pekerja dan UMKM. Di mana data yang dimiliki belum akuntabel dan valid. Sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan distribusi bantuan secara menyeluruh.

"Semua kebijakan akan lebih mudah dieksekusi jika datanya lengkap dan akuntabel. Namun di republik ini banyak data yang tidak valid. Jika dataya tidak valid nanti kita akan berhadapan dengan ketidakadilan," ungkap Sri Mulyani dalam pertemuan virtual pada Selasa (11/8/2020).

Untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang menjadi pekerja dan UMKM, kementerian keuangan mendapat data yang dihimpun oleh kementerian terkait serta data pinjaman bank dan nonbank. Hingga kini terus dilakukan verifikasi data untuk memastikan bantuan sosial bisa tepat sasaran dan tepat guna. Ini menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk melengkapi data yang ada untuk kemudian ditransfer pada kementerian terkait.

Sebab, Sri Mulyani memaparkan bahwa data terbaru yang dimiliki Kementerian Sosial adalah data dari 2015. Sementara, Pemda tidak melakukan pembaruan data hingga COVID-19 melanda. Sehingga pemerintah membutuhkan data baru untuk memastikan anggaran bantuan bagi pekerja dan UMKM.

Butuh data yang valid

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

"Bansos untuk data yang ada. Nanti akan ada program lain untuk menyapu usaha yang tidak mendapat (bantuan)," tambah Sri Mulyani.

Rencananya, bantuan sosial ini akan mulai dikucurkan pada Agustus 2020. Sri Mulyani memperkirakan akan cair sesudah atau pada 17 Agustus.

Di awal pandemi, pemerintah fokus pada edukasi masyarakat. Tujuannya, untuk menenangkan masyarakat yang panik sebagai dampak emosional akibat informasi yang beterbaran di media terkait COVID-19. Kini, pemerintah sedang dalam tahapan menghidupkan kembali ekonomi dengan diterapkan secara terukur.

Menurut Sri Mulyani, COVID-19 menghantam dunia tidak hanya dari segi kesehatan, melainkan semua dimensi dan lapisan masyarakat. Pemerintah pun menyusun program untuk segala level dan dimensi agar sirkulasi perekonomian tetap terjaga. Sehingga data yang valid dan akuntabel menjadi penting dimiliki oleh pemerintah agar lebih mudah mengaplikasikan program yang telah disusun.

 

Simak video berikut ini

#changemaker

Lanjutkan Membaca ↓