Pihak Kuasa Bantah Nindy Ayunda Gugat Suami Karena Narkoba

FOTO: Gaya Nindy Ayunda Liburan Ke Jepang Pakai Kimono Bersama Suami dan Anak — Nindy Ayunda dan Askara Parasady Harsono. (Liputan6.com/IG/@nindyparasadyharsono)

Fimela.com, Jakarta Penyanyi Nindy Ayunda baru saja menggugat cerai suaminya, Askara Parasady Harsono. Banyak yang menduga perceraian itu terjadi karena kasus narkoba yang sedang menjerat Askara.

Namun pihak Nindy melalui kuasa hukumnya, Herman Y Simarmata membantahnya. Menurut dia, kliennya menggugat cerai Askara karena ada masalah lain.

"Ini terlepas daripada suaminya, sebelum suami Nindy Ayunda tertangkap narkoba itu ya. Tidak ada relevansi kepada perkara suami saat ini," tegas Herman Y Simarmata saat dihubungi, Rabu (20/1/2021).

TERKAIT: 6 Potret Terbaru Nindy Ayunda Dibalut Gaun Pernikahan Warna Putih Terinspirasi dari Audrey Hepburn di 1956

Sempat Berpikir Ingin Cerai

[Bintang] Nindy Ayunda — Nindy Ayunda dan suami Askara Parasady. (Andy Masela/Bintang.com)

Lebih lanjut Herman mengatakan sebelum penangkapan Askara, Nindy Ayunda memang sudah memiliki keinginan untuk bercerai. Menurutnya Nindy melakukan itu lantaran ada masalah prinsip yang tak bisa dikompromikan lagi.

"Kalau alasannya mungkin secara prinsip beliau, bahwa dia bilang 'Saya mau ajukan gugatan perceraian aja'. Iya ada sedikit masalah. Jadi sudah jauh hari sejak suami sebelum tertangkap sudah ada keinginan gugatan perceraian," tuturnya.

Gugat Cerai Suami

Nindy Ayunda telah mengunggat cerai Askara Parasady Harsono ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan lima hari setelah sang suami ditangkap polisi karena kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal.

Hal itu diketahui dalam data permohonan cerai di situs resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di situ tercantum nama Anindia Yandirest Ayunda yang merupakan nama asli dari Nindy Ayunda.

Kemudian dalam daftar tergugat terlihat nama Askara Parasady Harsono. Gugatan cerai ini diajukan Nindy pada tanggal 12 Januari 2020 dan terdaftar dengan nomor perkara 230/Pdt.G/2021/PA.JS.